Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, dan penerapan sistem akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah studi kasus pada satuan kerja pemerintah daerah Kabupaten Demak. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 Pasal 2 menyebutkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja dan laporan keuangannya. Dari 18 Dinas Kab Demak 8 diantaranya belum membuat dan mengungkapkan LKJIP.
Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel penelitian ini adalah pegawai SKPD Kabupaten Demak yang berbentuk Dinas. Jumlah responden pada penelitian ini ada 54 dengan rincian setiap SKPD diambil 3 pegawai. Penelitian ini menggunakan purposive sampling untuk menentukan sampelnya. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan IMB SPSS 26 dengan analisis regresi linear berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tiga dari empat hipotesis diterima. Variabel sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan. Variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan. Variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan. Namun pada variabel kejelasan sasaran anggaran hasilnya adalah berpengaruh negatif signifikan, hal ini berbanding terbalik dengan hipotesis yang ada. Namun secara simultan variabel sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, dan penerapan akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntantabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Demak.