Masalah orang terlantar terjadi dalam masyarakat, seperti korban bencana, orang lanjut usia, orang cacat, gelandangan, pengemis, ODGJ, dan anak terlantar. Di Indonesia, ada sekitar 77.500 orang terlantar di kota-kota besar. Di Kabupaten Semarang, masalah ini mempengaruhi lingkungan, kependudukan, keamanan, ketertiban, dan kriminalitas. Program PPMKS dilakukan oleh Pemerintah melalui kerjasama Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan panti sosial rehabilitasi. Pekerja sosial membantu menangani konflik sosial dan memberikan rehabilitasi jasmani, rohani, psikologi, pendidikan, bantuan sosial, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Program ini bertujuan untuk membantu orang terlantar menjadi mandiri dan mengembangkan keterampilan serta kreativitas mereka. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana implementasi dan dampak dari program PPMKS yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang.
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang mengandalkan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data meliputi observasi, partisipatif, wawancara semi-struktural melibatkan 3 informan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Secara substansial, analisis penelitian ini mengadopsi perspektif struktural- fungsionalnya yang dikembangkan oleh Talcott Parsons.
Implementasi program PPMKS mempunyai dampak tertentu terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup para pengungsi di wilayah tersebut. Secara khusus, program PPMKS berhasil meningkatkan akses masyarakat terlantar terhadap layanan dasar seperti perumahan yang layak, layanan kesehatan, dan pendidikan. Program ini juga memberikan bantuan pengembangan keterampilan dan pemulihan jasmani dan rohani bagi para pengungsi. Selain itu, pelaksanaan program PPMKS juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan sosial, dengan meningkatkan integrasi para pengungsi di tengah masyarakat dan mengurangi stigma sosial terhadap mereka. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi para pengungsi dalam mencapai kemandirian dan kesejahteraan mereka. Namun penelitian ini juga menyoroti beberapa tantangan dalam pelaksanaan program PPMKS, antara lain keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga terkait.

ABSTRACT:
The problem of abandoned people occurs in society, such as disaster victims, elderly people, disabled people, homeless people, beggars, ODGJ, and abandoned children. In Indonesia, there are around 77,500 displaced people in big cities. In Semarang Regency, this problem affects the environment, population, security, order and crime. The PPMKS program is carried out by the Government through collaboration with the Semarang Regency Social Service, Central Java Provincial Social Service, and rehabilitation social institutions. Social workers help deal with social conflicts and provide physical, spiritual, psychological rehabilitation, education, social assistance, and meeting basic needs. This program aims to help displaced people become independent and develop their skills and creativity. Therefore, the aim of this research is to explain the implementation and impact of the PPMKS program carried out by the Semarang Regency Social Service.
This research uses qualitative research with a descriptive approach. This research is field research, which relies on primary and secondary data sources. Data collection methods include observation, participatory, semi-structured interviews involving 3 informants, and documentation. Data analysis was carried out using the Miles and Huberman model approach, which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Substantially, this research analysis adopts the structural-functional perspective developed by Talcott Parsons.
Implementation of the PPMKS program has a certain impact on the welfare and quality of life of displaced people in the area. In particular, the PPMKS program has succeeded in increasing neglected people's access to basic services such as adequate housing, health services and education. This program also provides assistance in skill development and physical and spiritual recovery for displaced people. Apart from that, the implementation of the PPMKS program also has a positive impact on the social environment, by increasing the integration of displaced people in the community and reducing social stigma towards them. This creates a more inclusive and supportive environment for displaced people in achieving their independence and well-being. However, this research also highlights several challenges in implementing the PPMKS program, including limited resources and coordination between related institutions.