Tidak memiliki SIM merupakan salah satu jenis pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Semarang. Sanksi bagi pelanggarnya telah diatur di dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, yaitu sanksi pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau sanksi pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Namun, mayoritas sanksi yang dikenakan kepada para pelanggar lalu lintas tidak memiliki SIM adalah sanksi pidana denda. Dimana sanksi pidana denda yang diberikan masih jauh di bawah batas maksimum. Rata-rata denda yang dikenakan berkisar antara Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sanksi yang diberikan hakim kepada pelanggar tidak memberikan efek jera. Sehingga penelitian ini akan fokus mengenai tentang 1) faktor-faktor yang melatarbelakangi pelanggar tidak memiliki SIM, 2) penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, dan 3) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelanggar lalu lintas.
Penulis yang merasa tertarik kemudian mengangkat permasalahan di atas ke dalam penelitian hukum empiris, dimana menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis dan kasus. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang. Data primer juga diperoleh dari wawancara langsung dari subjek penelitian yaitu Polisi Lalu Lintas dan 2 (dua) Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menangani perkara lalu lintas. Selanjutnya data-data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam bentuk kalimat-kalimat yang berisi tentang penjelasan penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.
Dari penelitian yang penulis lakukan menghasilkan beberapa hal, pertama, faktor-faktor yang melatarbelakangi pelanggaran lalu lintas bagi pelanggar yang tidak memiliki SIM antara lain: faktor hukum yang tidak memberikan efek jera, faktor penegak hukumnya yang tidak berintegritas tinggi, faktor sarana dan fasilitas dari pemerintah yang kurang memadai, faktor masyarakat yang kurang taat terhadap aturan yang berlaku, faktor kebudayaan dimana masyarakat Indonesia sudah terbiasa untuk melanggar aturan dan tidak takut akan ancaman/hukuman yang akan dikenai. Kedua, Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas tidak memiliki SIM di Kota Semarang masih belum efektif dan optimal, karena masih banyaknya pengulangan pelanggaran serta sanksi yang diterima para pelanggar tidak memberikan efek jera. Sanksi yang diberikan terlalu ringan, sehingga tidak membuat para pelanggar menjadi takut dan waspada.