Perjanjian yang berkaitan dengan jaminan merupakan perjanjian yang bersifat accesoir, perjanjian tambahan yang diperjanjikan untuk mem-back up kepastian kontra prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian utama, dan karena sifatnya dwingen recht. Jaminan fidusia berkaitan dengan status kepemilikan jaminan fidusia piutang, kreditur selaku penerima fidusia piutang berkedudukan sebagai pemegang jaminan. Namun dalam praktiknya banyak ditemui justru ketidakadilan dan tidak tercapainya keseimbangan hukum antara para pihak. Keberadaan piutang sebagai objek jaminan fidusia sudah diatur dalam Pasal 9 Undang-undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia namun ketentuan ini belum mampu memberikan kepastian hukum bagi kreditur selaku penerima fidusia dalam Jaminan Fidusia piutang karena masih mengandung kekaburan hukum dan belum adanya pengaturan lebih lanjut yang terkait (uncompletely norm). Ketidakadilan dan ketidakseimbang tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan titel eksekutorial yang diamanatkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini dapat menyebabkan kreditur bertindak kesewenang-wenangan terhadap acara peradilan dan putusan pengadilan, karena perjanjian jaminan fidusia ini memiliki sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial sama seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum bagi debitur atas eksekusi jaminan setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan memberikan gambaran mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan memanfaatkan hasil ilmu hukum dan ilmu-ilmu lainnya untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum, sebagai ilmu normatif yang berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, karena tujuannya adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai eksekutorial titel dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Hasil penelitian menunjukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur sesuai dengan klausula yang terdapat di perjanjian, mekanisme eksekusi dilakukan secara sukarela dan putusan pengadilan. Apabila kreditur menarik paksa objek fidusia maka dapat dijatuhkan hukum pidana sesuai Pasal 406 KUHP serta diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian. Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan atas dasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap (Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg), pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami suatu perubahan seusai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang mana istilah “kekuatan eksekutorial” dalam pelaksanaan prosedur hukum pelaksanaan jaminan fidusia harus dilakukan dan demikian pula halnya dengan eksekusi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.