Catering rumahan atau rumah merupakan istilah atau sebutan bagi usaha catering yang melakukan kegiatan produksinya menggunakan dapur yang sama yang digunakan untuk memasak kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Izin untuk usaha catering produksi rumahan masih banyak diabaikan oleh pelaku usaha karena dianggap tidak diperlukan. Padahal ketika konsumen dirugikan bisa membuat usaha catering ditutup oleh pihak yang berwenang. Kendala yang dialami oleh pelaku usaha kebanyakan karena tidak mengetahui prosedur pendaftaran, serta tidak ada waktu untuk kepengurusan dokumen. Sehingga konsumen tidak terjamin keamanannya ketika mengkonsumsi produk yang dihasilkan. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana status hukum usaha catering rumahan di Kabupaten Jepara dan bagaimana perlindungan hukum usaha catering rumahan bagi konsumen di Kabupaten Jepara?.
Jenis penelitiaan yang dipakai ialah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris (empirical law research). Sumber data yang digunakan adalah data primer (langsung dari objeknya) dan sekunder (tidak langsung dari objeknya), data primer skripsi ini adalah hasil wawancara dengan pejabat dinas UMKM, Pelaku usaha, dan konsumen, kemudian data sekunder diperoleh dari dokumentasi terhadap bahan hukum primer, dan tersier (buku, jurnal, dokumen). Metode pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara (tanya jawab dengan narasumber untuk mendapat informasi) dan dokumentasi (pengumpulan data dengan foto atau gambar). Metode analisis yang dipakai adalah analisis kualitatif-deskriptif yaitu data yang diperoleh akan direduksi dengan cara abstraksi kemudian mengumpulkan data dan teori yang ada untuk menjawab rumusan yang ada dalam penelitian ini.
Hasil dari penelitian ini kemudian memberikan 2 kesimpulan. Pertama, dari jumlah total 80 ribu UMKM di Jepara, sebanyak 590 catering telah berlegalitas dari 1.141 catering. Hal ini disebabkan karena rendahnya pemahaman oleh masyarakat. Padahal NIB wajib dimiliki oleh pelaku usaha. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Dinas UMKM salah satunya membuat sistem OSS (Online Single Submission) untuk perizinan online. Kedua, pelaku usaha dapat memberikan garansi atas produk sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha juga berhak memberikan informasi atas produknya dan konsumen berhak mendapatkan informasi karena haknya. Serta diharapkan pelaku usaha dan konsumen untuk jujur dan beriktikad baik dalam proses transaksi.