Permenaker No. 6 Tahun 2020 dirancang untuk memberikan perlindungan hukum bagi peserta magang, mencakup hak uang saku, jam kerja, keselamatan kerja, dan perlakuan yang adil. Peraturan ini seharusnya memastikan bahwa peserta magang memperoleh hak-hak sesuai Permenaker No. 6 Tahun 2020. Namun, dalam praktiknya peserta magang yang melakukan pemagangan di LBH Pandanaran belum memperoleh haknya sesuai dengan Permenaker No. 6 Tahun 2020.
Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum peserta magang dan perlindungan hukum hak-hak peserta magang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum peserta magang khususnya advokat magang bukan merupakan tenaga kerja. Dalam perlindungan hukum peserta magang, hak-haknya sudah diatur dalam Permenaker No. 6 Tahun 2020 namun masih belum terpenuhi hak-hak peserta magang di LBH Pandanaran.