Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar perkawinan tidak memperoleh hak-hak konstitusional sebagai warga negara yang menganut prinsip Negara hukum. Secara konstitusional, hal tersebut telah merugikan hak anak terutama di bidang kewarisan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, menjadi angin segar bagi anak luar perkawinan untuk memperoleh kembali hak tersebut. Prinsip persamaan derajat yang menjadi dasar pemikiran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah sesuai dengan prinsip mashalikhu al-‘am (kemaslahatan umum). Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berakibat terhadap reposisi keberpihakan hak kewarisan anak, tetapi berakibat pula dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak lainnya seperti hak memperoleh nafkah, hak perwalian, dan hak alimentasi dari ayah biologis. Oleh karena itu, meskipun transformasi prinsip persamaan dan keadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan prinsip universalitas dan keadilan fitrah, kontekstualisasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang melebihi tuntutan pihak pemohon (Aisyah Mokhtar dan Muhammad Iqbal) harus tetap dibatasi hanya berakibat hukum dalam perkara waris dan dalam konteks anak luar kawin sebagai hasil perkawinan sirri dalam perspektif formalisme hukum.
Berdasarkan pemaparan di atas, pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana kewarisan terhadap anak diluar nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010. ? Bagaimana dasar hukum tentang kewarisan Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010.?
Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu dilakukan sebuah penelitian, Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian dokumen (library research). Dalam penelitian dokumen ini penulis menggunakan studi kepustakaan berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang Anak Diluar Nikah. penelitian ini merupakan studi hukum Islam dengan pendekatan secara teoritis dan dokumenter. Dalam pendekatan teoritis diterapkan konsep ushuliyah yang merupakan teori kajian hukum Islam, sedangkan dalam pendekatan dokumenter diterapkan objek masalah terkait seperti perundang-undangan.
Dengan tujuan ke-maslahat-an anak, agar memperoleh kasih sayang, perawatan dan pendidikan dari ayah dan ibunya secara utuh kepada anak tersebut. Majelis hakim menetapkan keputusan tersebut berlandaskan Dalam pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi yang telah kita kemukakan sebelumnya, pertimbangannya sangat logis dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan bagi anak diluar perkawinan tersebut agar dia mendapat jaminan kehidupan dan tidak lagi mendapat stigma negatif dalam pergaulan sehari-hari lantaran dosa kedua orang tuanya.
Penulis juga menggaris bawahi bahwa jika keberadaan Pasal 2 Ayat 2 dan 43 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mengandung madharat (keburukan) dan menghapusnya juga mengandung madharat, maka pilih paling ringan madharatnya.