Skripsi ini adalah penelitian studi putusan yang berjudul Analisis ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG IJIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERSPEKTIF KEADILAN SUBSTANSIAL (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3957/Pdt.G/2016/PA.Sda) yang bertujuan untuk menjawab masalah tentang: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No 3957/Pdt.G/2016/PA.Sda dan (2) Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam putusan No. 3957/Pdt.G/2016/PA. Sda berdasarkan perspektif keadilan substansial, data penelitian dihimpun melalui pertimbangan hukum pada putusan Nomor: 3957/Pdt.G/2016/PA.sda dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-deduktif menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.
Hasil penelitian meyimpulkan bahwa: (1) Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 3957/Pdt.G/2016/Pa.Sda. mengenai perceraian Pegawai Negeri sipil Tanpa Izin Atasan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu tidak adanya lagi kecocokan di antara kedua belah pihak yang merupakan tujuan dari perkawinan. Selain itu, meskipun tanpa adanya surat izin dari atasan,atas peringatan dari hakim pemohon telah menyatakan siap menanggung segala resiko yang telah di buat sesuai surat keterangan bertanggal 17 Mei 2017 dan Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 3957/Pdt.G/2016/Pa.Sda. tersebut telah sesuai dengan hukum formil dan materiil yang menjadi dasar beracara di Pengadilan Agama karena telah berdasar pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2) Pertimbangan Hakim secara substansial dalam memutus perkara tersebut memang dinilai memiliki keadilan bagi pihak pemohon dan adanya pengantian surat izin dari atasan menjadi surat keterangan oleh pemohon, permasalahan tersebut berdampak pada kondisi sosiologis pemohon sebagai seorang suami, hal ini sejalan dengan kesanggupan pemohon dalam menerima sanksi yang ia tanda tangani dalam surat pernyataan karena bercerai tanpa menggunakan surat izin atasan Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan tekad bulat pemohon untuk segera mengakhiri perkawinanya atas peringatan dari hakim juga telah sesuai dengan butir ke-5 SEMA Nomor: 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka bagi setiap Pegawai Negeri Sipil, seharusnya tetap memenuhi aturan yang telah ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 Tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil ketika mengajukan perkara Perceraian di Pengadilan Agama dan bagi MA, hendaknya mensosialisasikan SEMA Nomor: 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 agar tidak terjadi kesalahfahaman di masyarakat.