Perkawinan ideal yang menjadi impian banyak orang adalah prinsip monogami. Namun, dalam kondisi tertentu diperbolehkan menikahi lebih dari seorang wanita dengan syarat yang ketat. Pada Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1690/Pdt.G/PA.Smg, majelis hakim menilai bahwa hasrat Pemohon untuk berpoligami adalah suatu kewajaran untuk menunjukkan tanggung jawabnya sebagai laki-laki. Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti Putusan Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg dengan menarik dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami pada putusan nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg? dan Bagaimana analisis putusan hakim dalam perkara nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg ditinjau berdasarkan konsep maslahat?
Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan pendekatan yuridis normative yaitu melalui pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penulis menggunakan metode deskriptif analitis sebagai teknik analisis data penelitian.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Hakim dalam putusan nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg, hanya mempertimbangkan syarat kumulatif pasal 5 ayat (1) UUP, sedangkan Pengadilan dapat mengabulkan izin poligami jika telah terpenuhi unsur-unsur alternatif pada pasal 4 ayat (2) UUP. Maka, seharusnya hakim lebih mempertimbangkan Pasal 4 ayat (2) sebagai sebagai untuk mengabulkan izin poligami, dan Pasal 5 ayat (1) hanya sebagai syarat untuk bisa mengajukan permohonan izin poligami.
Kedua, Putusan nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg ditinjau dari konsep maslahah mursalah, pertimbangan Hakim “demi meraih kemaslahatan pihak-pihak yang berperkara” memang sudah tepat. Akan tetapi, putusan ini tidak memenuhi kriteria maslahah al `ammah sebab tidak memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan tidak bisa dijadikan patokan hukum (yurisprudensi) di masa depan. Dengan putusan ini, dikhawatirkan dapat mempengaruhi interpretasi dan persedent masyarakat secara umum terkait perizinan poligami.