Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perkawinan wali adhal di Pengadilan Agama Singaraja Bali perkara Nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr. mengenai wali nikah yang disumpah oleh orang tuanya agar tidak menjadi wali nikah. Dalam hal ini orang tuanya berpandangan bahwa calon suami pilihan anaknya itu dari segi materi, karena martabatnya lebih tinggi dari pada calon suami anaknya, malah orang tuanya menerima lamaran orang lain, sedangkan anaknya tidak menyukai pilihan orang tuanya.Anaknya bersisi keras ingin menikah dengan pilihannya sendiri.Maka dari itu dampaknya, dia harus membantah keinginan orang tuanya dan ingin menikah dengan pilihannya sendiri. Terjadilah sengketa antara orang tua dan anak, berbagai cara telah dilakukan tetapi walinya tetap menolak. Akhirnya perkaranya sampai ke Pengadilan Agama Singaraja Bali untuk mendapatkan penetapan/putusan mengenai wali hakim berdasarkan hukum Ketentuan pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 Tentang Wali Hakim. Wali Hakim menentukan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah ternyata wali nasabnya adhal, maka nikahnya dilangsungkan dengan wali Hakim.
Dalam menyelesaikan permasalahan ini, penulis melakukan penelitian hukum normatif, bahwa hukum normatif sama dengan penelitian hukum kepustakaan yang menitikberatkan perhatiannya pada data sekunder. Objek penelitian hukum normatif bersifat kualitatif dengan mencari informasi dilapangan mengenai masalah tersebut dengan Perkara Nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr Tentang WaliAdhaldan juga mengumpulkan data-data dari Pengadilan Agama Singaraja yang berbentuk Penetapan Perkara Nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr Tentang Wali Adhal, dari buku-buku kepustakaan atau disebut dengan istilah library research.Dalam penelitian ini juga penulis menggunakan analisis yang bersifat “Diskriptif Analitik” yang berusaha menggambarkan mengenai masalah tersebut. Kerja dari metode ini dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.
Hasil dari analisis dalam penyelesaian perkawinan wali adhal dapat kesimpulan bahwa KUA Singarajaakan memanggil pihak-pihak yang bermasalah untuk mendengarkan penjelasan tentang duduk perkaranya untuk mendapatkan informasi tentang awal mula masalahnya karena KUA adalah sekaligus menjadi mediator/penasehat hukum. Apabila tidak dapat dikata sepakat mengenai masalah ini maka tindakan KUA mengajukan surat penolakan ke PA Singaraja bahwa wali menolak menjadi wali nikah. Setelah sampai di PA, maka PA akan memproses lebih dalam masalah tersebut untuk di dapatkan penetapan/putusan. Jika yang berperkara tidak ada larangan hukum untuk menikah dan wali nasabnya benar-benar tidak ada/menolak menjadi wali nikah maka penetapan/putusan perkara Nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgrlayaknya dikabulkan dan hakim akan menunjuk kepada kepala KUASingaraja untuk menjadi wali yaitu wali Hakim.