Kabupaten Pekelongan sebagai salah satu pusat penghasil batik di Indonesia, sangat berkaitan erat dengan daerah industri batik. Air limbah yang bersumber dari hasil kegiatan pewarnaan dan bahan-bahan sintetik yang sulit untuk diuraikan dan dapat menyebabkan pencemaran pada pencemarain sungai. Persoalan mengenai tercemarnya air sungai karena limbah industry batik ini sudah berlangsung cukup lama. Dalam rangka menjaga dan mencegah terjadinya dampak kerusakan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah berupaya untuk menangani persoalan batik pencemaran air limbah industri dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan dan mengidentifikasi pendorong dan penghambatnya faktor dalam implementasi kebijakan Pengelolaan Air Limbah di batik industri di Desa Samborejo Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana pengelolaan limbah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah, bagaimana pengelolaan limbah batik di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kota Pekalongan, apa saja faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air limbah dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum kualitatif, yaitu jenis penelitian untuk mengetahui bagaimana hokum dilaksanakan termasuk proes penegakan hukum yang dikarenakan penelitian jenis ini dapat menggunakan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakn hukum. Adapun sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara, studi kepustakaan melalui dokumentasi, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif analisis.
Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa para pelaku industri batik di Samborejo Desa belum memenuhi beberapa kewajiban dan tidak mempunyai tempat pembuangan air limbah izin yang telah ditetapkan dalam kebijakan, pembinaan dan pengawasan pembatikan pelaku industri di Desa Samborejo belum dilakukan secara ketat, dan Pemkab Pekalongan belum mampu memberikan sanksi tegas terhadap pelaku industri batik di Desa Samborejo yang melakukan pelanggaran. Faktor penghambatnya antara lain, adanya standar dan tujuan kebijakan implementasi yang belum tercapai, keterbatasan sumber daya anggaran, komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan industri batik pemain di Desa Samborejo yang tidak berkelanjutan, kegiatan pengawasan belum dilakukan secara ketat, dan kondisi sosial ekonomi yang kurang mendukung.