Pada tahun 2021, di Pangandaran diresmikan ruang publik yaitu alun-alun paamprokan yang pembangunannya dari dana CSR perusahaan pengembang kawasan pariwisata di Pangandaran, namun terdapat perusahaan yang mengabaikan tanggung jawabnya terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar. Terdapat Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 yang menjadi acuan pelaksanaan CSR bagi perusahaan di Kabupaten Pangandaran, dalam implementasi Perda tersebut, terdapat Keputusan Bupati Nomor 050/Kpts.299-Huk/2017 yang mangatur tentang tugas dan fungsi Bappeda dalam memfasilitasi CSR namun dalam pelaksanaannya terdapat ketidakefektivitasan peran Bappeda sehingga perusahaan memilih melaksanakan CSR secara mandiri.
Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan jenis penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Pangandaran berpedoman pada Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 dan Keputusan Bupati Nomor 050/Kpts.299-Huk/2017 merupakan tindak lanjut Perda tersebut dan perusahaan mengutamakan masyarakat sekitar meskipun difasilitasi berupa usulan program sinergitas CSR; dan mayoritas perusahaan bukan penentu kebijakan serta belum ada aturan khusus pelaksanaan CSR menjadi kendala bagi Bappeda Kabupaten Pangandaran.