Mahkamah Agung dalam hal ini majelis hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara waris yang dihadapi berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadits sebagai sumber hukum, namun sebagaimana yang kita ketahui hukum waris Islam disamping ada hal-hal yang secara tegas dan jelas diuraikan dalam al-Qur'an maupun al-Hadits pula ada yang tidak diuraikan secara tegas dan jelas, sehingga dalam penerapannya masih diperlukan penafsiran dan pemahaman yang mendalam dan bersungguh-sungguh. Antara lain tentang siapa-siapa ahli waris lainnya selain yang telah disebutkan secara jelas dalam al-Qur’an dan al-Hadist tersebut serta bagaimana hak dan kedudukannya sebagai ahli waris, apakah ia terhalang (mahjub) oleh ahli waris yang lebih utama atau ia sebagai penghalang bagi ahli waris lainnya untuk menerima warisan.

Skripsi ini adalah hasil penelitian dari putusan Mahkamah Agung no. 184 K/AG/1995 tentang kedudukan ahli waris anak perempuan bersama saudara pewaris yang bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang putusan dan dasar apa yang di gunakan dalam putusan Mahkamah Agung no. 184 K/AG/1995 tentang kedudukan ahli wais anak perempuan bersama saudara pewaris.

Data penelitian ini di himpun melalui dokumenter atas bahan-bahan bacaan dari hasil putusan Mahkamah Agung serta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta dari buku-buku kepustakaan atau disebut dengan istilah library research. Dalam penelitian ini juga penulis menggunakan analisis yang bersifat “Diskriptif Analitik” yang berusaha menggambarkan mengenai masalah tersebut. Kerja dari metode ini dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.

Hasil dari analisis Kedudukan ahli waris anak perempuan bersama ahli waris saudara dalam putusan Mahkamah Agung no. 184 K/AG/1995 didalam mewarisi harta peninggalan orang tuanya akan menghalangi ahli waris saudara (saudara laki-laki, saudara perempuan, baik saudara sekandung, saudara seayah ataupun saudara seibu). Mahkamah Agung dalam hal ini majelis hakim memberikan kedudukan anak perempuan sama dengan anak laki-laki untuk menghalangi saudara pewaris dalam pelaksanaan pembagian warisan. Hal ini sesuai dengan kultur Negara Indonesia pada masa ini yang tidak membedakan kedudukan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dan karena hubungan anak terhadap orang tua lebih dekat dari pada saudara maka anak tidak dapat dirugikan dengan adanya saudara dalam mewarisi harta peninggalan orang tuanya, sehingga dengan mendapatkan harta yang penuh tanpa dikurangi dengan bagian saudara orang tua diharapkan kehidupan seorang anak yang telah ditinggal mati oleh orang tuanya akan lebih terjamin.