Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021 merupakan putusan yang mengatur mengenai perkara jaminan fiduisa. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021dalampertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penafsiran pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan fidusia terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia hanya bersifat alternatif. Oleh karena itu Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan MK No 2/PUU-XIX/2021 dan eksekusi objek jaminan fidusia terhadap debitur yang melakukan cidera janji atau wanprestasi.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis – normatif dengan pendekatan kualitatif dimana data primer sebagai sumber informasi utama dan data sekunder digunakan sebagai data pendukung. Metode kualitatif digunakan unutuk menarik kesimpulan pada penelitian ini.
Hasil penelitan ini Berdasarkan Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 menolak Permohonan provisi dan dalam pokok perkara pemohon karena tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dan norma yang dimohonkan juga telah diputus dan dipertimbangkan dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, sehingga Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 hanya penegasan saja bahwa terkait eksekusi jaminan fidusia bisa diajukan ke Pengadilan Negeri oleh kreditur yang bersifat alternatif apabila pihak debitur tidak mengakui adanya wanprestasi dan sebelum adanya putusan pengandilan dalam pelaksanaan eksekusinya di dampingi aparat kepolisian yang hanya sebatas mengamankan jalannya eksekusi bila diperlukan, bukan sebagai bagian dari pihak eksekutor. sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.