Pemerintah memiliki tugas untuk merealisasikan Undang-Undang. Tujuannya adalah untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik dalam hal kesejahteraan. Salah satu peraturan yang bertujuan untuk pemerataan hak rakyat adalah Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang. Perda ini memiliki isi tentang pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana Perda no 12 Tahun 2016 direalisasikan di Kota Semarang, khususnya yang berada di Kecamatan Gunung Pati. Peneliti akan menganalisis bagaimana perealisasiannya dan kendala serta upaya yang dilakukan pemerintah.
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diambil langsung dari narasumber. Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Gunung Pati, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan, pemerintah dalam pengimplementasian perda no 12 tahun 2016 dapat dikatakan baik yang ditandai dengan berkembangnya berbagi UMKM dan bermunculannya UMKM yang baru. Program yang diunggulkan ada dua jenis yaitu program bantuan sosialisai pengembangan terkait UMKM dan bantuam modal usaha UMKM. Penelitian ini menunjukkan terdapat 6 kendala dalam perealisasiannya, pemerintah telah melakukan upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Kendala tersulit adalah rendahnya kesadaran masyarkat atas pentingnya administrasi usaha.