Banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi di Lapas/Rutan di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa instansi penyelenggara tidak melaksanakan apa yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satunya yang terjadi pada Rutan Kelas IIB Jepara yang telah melakukan tindak maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada warga binaan. Adanya temuan indikasi praktik jual beli kamar di Rutan Kelas IIB Jepara menunjukkan instansi penyelenggara tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditambah lagi Rutan Kelas IIB Jepara mengalami over capacity tentunya akan membawa dampak terhadap pemenuhan hak-hak warga binaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik di Rutan Kelas IIB Jepara dan implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak warga binaan.
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang terjadi. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pelitian ini adalah wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi Pustaka.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama memberikan pelayanan Rutan Kelas IIB Jepara belum sepenuhnya memenuhi komponen standar pelayanan publik sebagaimana ditetapkan. Adapun pelayanan yang diberikan Rutan Kelas IIB Jepara kepada warga binaan meliputi program pembinaan, pemberian makanan dan layanan kesehatan, layanan kunjungan dan penitipan barang, bantuan hukum, layanan wartelpas, layanan sidang online, layanan pengaduan, layanan izin luar biasa, program remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas. Selama memberikan pelayanan, pembinaan merupakan hal yang paling memberikan implikasi berarti bagi warga binaan. Karena dengan pembinaanlah mereka dapat berkelakuan baik dan menyadari kesalahannya. Sedangkan over capacity, anggaran, dan kurangnya SDM menjadi kendala utama dalam memberikan layanan yang mengakibatkan hak-hak warga binaan terganggu. Meskipun demikian warga binaan telah mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.