Sertifikat tanah sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah dapat diperoleh melalui proses pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Pada tahun 2021, diterapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang Sertipikat Elektronik, menginisiasi penerapan pendaftaran sertifikat tanah secara online di Kantor BPN Kota Pekalongan.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di lapangan. Data primer berupa wawancara dengan staff Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor BPN Kota Pekalongan, serta 3 warga Kota Pekalongan yang pernah melakukan pendaftaran tanah secara online sebagai responden. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa layanan pendaftaran sertifikat tanah secara online di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan telah memberikan kepastian hukum. sertifikat elektronik dijamin kepastiannya oleh undang-undang dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dikaji dari kepastian hukum, maka kepastian hukum mengenai sertifikat elektronik terdapat dalam Pasal 5 Permen ATR/BPN Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.
Layanan pendaftaran sertifikat tanah ini berhasil memberikan efisiensi dalam proses pendaftaran sertifikat tanah. Adanya kemudahan akses, efisien biaya dan waktu, serta efektivitas dalam mengatasi antrian di loket menjadi poin positif yang diakui oleh para responden. Oleh karena itu, saran untuk meningkatkan efektivitas layanan ini mencakup peningkatan integrasi antara proses online dan offline, serta pembenahan infrastruktur teknologi guna mendukung pengalaman pendaftaran tanah secara online secara menyeluruh.