Perlindungan hukum bagi tenaga kerja diperuntukkan untuk menjamin hak-hak pekerja tanpa adanya diskriminasi guna mewujudkan kehidupan Masyarakat yang Sejahtera, Makmur dan Sentosa. Setiap orang memiliki tujuan hidup yang nantinya dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara melakukan usaha sesuai dengan kemampuan yang dimiliki setiap orang. Skripsi ini mengangkat mengenai ketidaksesuaian antara paraktik pelaksanaan perjanjian kerja dan perlindungan hukum terhadap karyawan atas barang yang hilang yang dilakukan oleh karyawan Minimarket Cabang Kepanjen Kabupaten Malang. Dari penelitian ini penulis tidak hanya melakukan pencarian data di satu tempat, tetapi di tempat lain juga seperti pada minimarket I. Ketidaksesuaian antara apa yang terjadi di lapangan akan ditinjau dari perspektik Hukum Ketenagakerjaan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Upah.
Penelitian yang digunkanan termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif analisis. Jenis penilitan yang digunakan yaitu yuridis-empiris yang mengimplementasi suatu peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersumber dari tulisan atau ungkapan yang didapat dari hasil wawancara.
Dari hasil penelitian yang digunakan melalui metode di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang menjadi poin pembahasan pada penilitian ini yaitu mengenai ketidakterpenuhinya syarat yang ada dalam Perjanjian Kerja dan ketidaksesuaian antara pemotongan upah atas ganti rugi barang yang hilang pada minimarket Cabang Kepanjen Kabupaten Malang dan minimarket I dengan apa yang telah tertuang dalam undang-undang. Bahwa dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dijelaskan bahwa Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Sedangkan pada realitanya, pekerja minimarket Cabang Kepanjen Kabupaten Malang dan minimarket I sama-sama tidak mendapatkan upah sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Hal tersebut dikarenakan adanya potongan atas Nota Barang Hilang dan Nota Kurang Lebih (NKL) sebagai ganti rugi atas barang yang hilang. Dalam kontrak kerjanya Dimana seharusnya apabila sudah dipotong gaji dan masih terdapat sisa NBH maka ketentuannya yaitu potong gaji pada bulan selanjutnya. Tetapi realitanya pada minimarket cabang Kepanjen Kabupaten Malang pekerja masih melakukan iuran untuk mengganti dari sisa NBH. Tidak hanya itu, ketidaksesuaian yang terjadi pada lapangan terletak dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa syarat sah perjanjian kerja harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekhilafan yang dilakukan oleh pengusaha terhadap karyawan.