Meskipun aturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah telah mengalami beberapa kali perubahan, dan sekarang sudah diterapkan melalui sistem elektronik (e-procurement). Namun masih terjadi berbagai macam penyimpangan dan juga praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dengan berbagai macam modifikasi. Seperti kasus mantan pejabat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atas penyelewengan kas Daerah Kota Semarang sebesar Rp. 21,7 miliar.. Dari permasalahan ini timbul suatu pemikiran penulis mengenai bagaimana sebenarnya peran PATTIROS (Pusat Telaah Dan Informasi Regional Semarang) dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Semarang dan hambatannya.
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara, sedangkan Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, buku-buku, peraturan perundang-undangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.
Hasil dari penelitian ini yaitu peran yang dilakukan oleh PATTIROS dalam melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa di Kota Semarang dengan bentuk pencegahan salah satunya PATTIROS mendorong penandatanganan Pakta Integritas dengan Pemerintah Kota Semarang tentang Penguatan Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa. PATTIROS juga memiliki hambatan dalam melaksanakan tugasnya yaitu faktor internal,yang menghambat ada pada sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Juga faktor eksternal hambatannya adalah political will dari walikota yang belum kuat.