Teknologi informasi dan komunikasi yang canggih dalam praktiknya memberikan kemudahan bagi siapapun yang mengakses informasi. Namun, kemudahan yang diberikan teknologi membuat sebagian orang menyalahgunakannya. Salah satu perbuatan tersebut dinamakan defacing (penyalahgunaan teknologi dengan cara menerobos website tanpa izin pemilik website). Undang-undang Republik Indonesia Nomo 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah mengantisipasi atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi tersebut. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam terkait kasus tindak pidana yang berakibat pada terganggunya sistem elektronik dalam suatu putusan dan menilik bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Kasus tindak pidana ini terdapat pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Unh. Dalam putusan tersebut seorang pelaku berusia 22 tahun melakukan defacing terhadap website Pengadilan Negeri Unaaha, Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Adapun pengumpulan data diambil dengan cara studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku terbukti melanggar Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena telah memenuhi unsur setiap orang dan unsur sengaja. Pertimbangan hakim dalam hal ini menggunakan beberapa teori yaitu teori absolut, teori relatif, teori gabungan, dan teori keseimbangan. Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut secara komprehensif, putusan hakim diharapkan dapat mencerminkan keseimbangan antara kepentingan hukum dan rasa keadilan masyarakat.