Tindak kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga banyak dilakukan anak. Hak-hak anak tentunya harus dijaga selama proses peradilan berlangsung dengan mengupayakan yang terbaik bagi anak. Namun yang terjadi di lapangan masih banyak anak melakukan pengulangan tindak pidana yang bisa saja terjadi karena kurangnya intensitas pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris, pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan proses pengumpulan melalui studi dokumen dan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Subsie Bimbingan Klien Anak, Kasubsi Registrasi Bimbingan Klien Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum termasuk dalam peran normatif dan peran faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan UU SPPA dan peran faktual dilaksanakan dengan pembimbingan, pendampingan dalam upaya diversi. Sedangkan peran ideal belum dapat dilaksanakan karena terdapat beberapa faktor penghambat dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Kendala yang dihadapi Bapas dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum di antaranya kesepakatan damai antara para pihak dalam musyawarah sulit dicapai; adanya pembatasan diversi pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan kurangnya koordinasi antara sesama penegak hukum.