Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 mengabulkan permohonan PK Terpidana Benny Martarius mengenai alasan kekhilafan hakim (judex juris) menilai fakta persidangan dalam hal terbuktinya pasal dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Pemohon PK/Terpidana yaitu tindak pidana korupsi berupa suap sebagaimana yang diatur pada Pasal 11 UU Tipikor. Kemudian alasan PK mengenai saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum merupakan pelaku tindak pidana korupsi (orang yang memberikan suap kepada Terpidana). Hal ini dikarenakan Saksi Sulastri dan Saksi Banu Pristiawan memberikan uang yang telah disepakati bersama Terpidana dalam hal pengurusan IMB sementara kewenangan untuk menerbitkan IMB sudah tidak dimiliki oleh Terpidana. Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pengaturan tentang whistleblower dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 terhadap alasan peninjauan kembali tentang whistleblower pada perkara tindak pidana korupsi.
Jenis penelitian yang dipakai penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan non doktrinal. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis menggunakan deskriptif dan preskriptif. Teknik validitas data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian ini kemudian memberikan dua kesimpulan. Pertama, pengaturan tentang whistleblower sudah mulai memadai diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada UU Tipikor terletak pada Pasal 41 yang mengatur tentang hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi serta hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan Pasal 42 yang mengatur penghargaan terhadap upaya pencegahan, pemberantasan, dan pengungkapan tindak pidana korupsi dengan diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana pada PP No. 71 Tahun 2000. Kemudian pada UU Perlindungan Saksi dan Korban
terletak pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 yang mengatur tentang hak saksi pelapor beserta perlindungan hukum yang dapat diberikan, dan Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 yang mengatur tata cara dalam memperoleh perlindungan hukum. Sementara pada SEMA No. 04 Tahun 2011 diatur lebih spesifik dan rigid pada angka 6 sampai dengan angka 8 yang mengatur tentang kualifikasi whistleblower yang dijadikan pedoman oleh hakim dan perlindungan hukum bagi whistleblower. Kedua, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342 PK/Pid.Sus/2021 berimplikasi pada alasan PK yaitu saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dapat dituntut dengan Pasal 13 UU Tipikor karena saksi tersebut sejatinya ialah orang yang memberikan suap kepada Terpidana yang terbukti menerima suap sebagaimana yang diatur pada Pasal 11 UU Tipikor. Oleh karena itu dalil yang disampaikan Penuntut Umum bahwa saksi adalah whistleblower tidak dapat dibenarkan.