Pemutusan Hubungan Kerja harus dilakukan dengan alasan yang jelas. PHK yang dilakukan tanpa persetujuan dari LPPHI menjadi batal demi hukum kecuali sesuai dengan Pasal 154 Huruf a Undang-Undang Ketenagakerjaan. Contoh kasus yang terjadi yaitu pada PT. Soho Industri Pharmasi yang melakukan PHK kepada karyawannya yang masih dalam masa percobaan kerja, pekerja dinilai tidak mampu menunjukkan kinerja dengan baik. Hakim Pengadilan pertama dan Hakim Mahkamah Agung dalam hal ini memiliki perbedaan pertimbangan dalam memberikan putusan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana PHK dalam masa percobaan bagi pekerja dengan PKWTT dan bagaimana Problematika Penyelesaian Hubungan Industrial karena PHK dalam masa percobaan bagi pekerja dengan PKWTT.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan doktrinal (yuridis normatif) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yaitu bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumentasi (Kepustakaan).
Berdasarkan hasil penelitian, menurut penulis PHK oleh PT. Soho Industri Pharmasi dinilai sah dan pengusaha tidak perlu memberikan kompenasi kepada pekerja karena antara Pasal 154 Huruf a Undang-Undang Ketenagakerjan telah sesuai dengan PKWTT dan Perjanjian Kerja Bersama. Selain itu dalam pertimbangan hakim terjadi perbedaan. Putusan Pengadilan pertama mengabulkan gugatan pekerja namun dinilai salah dalam menerapkan hukum karena telah mengesampingkan PKWTT dan PKB sedangkan dalam hal ini penulis setuju dengan pendapat Hakim Mahkamah Agung dimana kasasi PT Soho Industri Pharmasi dianggap sah sesuai dengan bukti PKWTT dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan tersebut.