Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mengubah cara perdagangan dari transaksi konvensional menjadi jual beli online. Di Indonesia, platform media sosial seperti Instagram banyak digunakan untuk aktivitas ini, tetapi risiko penipuan juga meningkat. Penelitian ini bertujuan mengkaji tanggung jawab hukum Instagram terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penipuan jual beli online serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif empiris, dengan data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif analitis untuk mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instagram belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab hukumnya sesuai regulasi di Indonesia. Meskipun terdapat mekanisme pelaporan dan pemblokiran akun penipu, langkah-langkah tersebut masih kurang efektif.Konsumen yang menjadi korban penipuan dapat mengambil langkah hukum melalui jalur peradilan umum atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Mereka juga dapat melapor ke kepolisian dan mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk ganti rugi atau pembatalan perjanjian jika terdapat unsur penipuan.