Penjualan kosmetik import oleh pelaku usaha harus memiliki izin edar yang terjamin keamanan dalam penggunaanya agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen, Namun pada kenyataanya banyak ditemukan pelaku usaha yang memperjualbelikan kosmetik import tanpa izin edar pada toko marketplace online yaitu Shopee. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas jual beli kosmetik import tanpa izin edar oleh pelaku usaha pada aplikasi shopee ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan kosmetik import tanpa izin edar.
Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang bersifat non-doktrinal. Adapun metode analisisnya menggunakan hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum yang memadukan analisis norma hukum (hukum normatif) dengan data empiris terkait tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha atas jual beli kosmetik import tanpa izin edar.
Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen. Bentuk perlindungan konsumen atas hal ini berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif. Pertanggungjawaban pelaku usaha telah diatur dalam pasal 19 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi diatur dalam peraturan badan pengawas obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia, kemudian pertanggungjawaban mengenai sanksi pidana diatur dalam pasal 62 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan pada pasal 197 undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.