Pedagang Kaki Lima masih banyak ditemukan di Kecamatan Purwodadi, penelitian ini berfokus terkait dengan pelanggaran penggunaan lokasi tempat usaha serta pukul waktu berjualan di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Kemudian disusun dengan berbagai Submasalah: 1) Bagaimana Analisis Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. 2) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan kualitatif untuk menganalisis hasil penelitian agar mendapatkan data deskriptif analitis yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan.
Hasil penelitian ini berdasarkan analisis Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, isinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban, larangan, serta sanksi. Dalam implementasinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan berbagai upaya, seperti pendataan, pembinaan, pemberian peringatan dan teguran, operasi penertiban, serta penindakan. Namun, pelaksanaan kebijakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kurang tegas dalam memberikan sanksi, dengan alasan rasa kasihan terhadap PKL. Hal lain yang menyebabkan pelaksanaan pembinaan PKL ini terhambat adalah tingkat Pendidikan Para PKL. Tingkat pendidikan Para PKL rata-rata masih rendah. Banyak PKL yang hanya berpendidikan SD sehingga kurang memahami tentang Peraturan Daerah.