Program Sembako di Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang belum tepat sasaran. Banyak warga yang memenuhi syarat namun belum menjadi penerima bantuan. Berdasarkan hal ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang pelaksanaan Program Sembako menjamin kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Pamutih dan apa kendala serta solusi dalam pendataan, pelaksanaan, dan distribusi program ini.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris atau non-doktrinal. Data diperoleh melalui wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial, Camat Kecamatan Ulujami, Kasi Pemerintahan Desa Pamutih. yang secara langsung bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Sembako. Data juga diperoleh melalui observasi langsung di lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.
Penelitian ini menjelaskan implementasi Program Sembako di Desa Pamutih. Program ini telah berjalan sejak 2019 dengan 3.800 calon KPM diusulkan, namun hanya 912 yang menerima bantuan. Dari 912 KPM tersebut, 37 di antaranya belum diperbarui datanya atau dinonaktifkan karena meninggal atau peningkatan ekonomi, sehingga bantuan tidak tepat sasaran dan data Kementerian Sosial tidak sesuai dengan kondisi aktual desa.
Kendala dalam pelaksanaan Program Sembako meliputi kurangnya kesadaran penerima manfaat, kriteria masyarakat miskin yang belum jelas, dan distribusi yang tidak tepat sasaran. Solusi yang diusulkan meliputi edukasi dan sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan, verifikasi dan monitoring, insentif untuk graduasi, revisi dan klarifikasi kriteria, pendataan terpadu, kerjasama dengan lembaga lokal, penyesuaian kriteria dengan kondisi lokal, pemutakhiran data, desentralisasi proses penentuan penerima, partisipasi masyarakat, audit dan monitoring, pengawasan independen, serta evaluasi dan verifikasi data.