Keberadaan anak jalanan merupakan fenomena yang umum di negara berkembang. Ketimpangan ekonomi adalah salah satu penyebab munculnya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Sehingga pemerintah mengeluarkan perda tentang penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan serta penerapan sanksi pada pasal 30 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tenatng Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.
Metode yang digunakan merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu data primer yang berupa informasi dari hasil wawancara pihak Satpol PP dan Dinas Sosial, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur dan undang-undang.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa : pertama, pengaturan sanksi pada pemberi sumbangan terbuka dijelaskan pada pasal 30 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pelanggar akan dikenakan pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp 1.000.000,00. Kedua, terkait penerapan sanksi bagi pemberi sumbangan terbuka kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Semarang belum terlaksana dengan baik. Penerapan sanksi perlu diterapkan secara tegas untuk memberikan efek jera yang efektif kepada pemberi sumbangan terbuka.