Parkir insidentil adalah parkir yang dipungut untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum pada saat event tertentu yang tidak rutin, seperti pentas musik, pameran, keramaian dan lain-lain. Dinas Perhubungan Kota Semarang merupakan lembaga yang memiliki wewenang dalam menjaga ketertiban parkir insidentil. Dalam praktiknya praktik parkir insidentil menimbulkan beberapa penyimpangan terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Seperti halnya di Simpang Lima dan Alun-Alun Kauman, penyimpangan yang terjadi adalah penarikan retribusi tanpa adanya karcis sebagai bukti yang sah dan kurangnya pelayanan juru parkir yang bertugas. Penyimpangan praktik parkir insidentil tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana praktik parkir insidentil dan implementasi pengawasan praktik parkir insidentil oleh Dinas Perhubungan di kawasan Simpang dan Alun-Alun Kauman Kota Semarang.
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan yuridis empiris atau non-doktrinal, yang bertumpu pada cara pelaksanaan aturan hukum normatif diimplementasikan dalam situasi nyata yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Semarang, juru parkir di Simpang Lima dan Alun-Alun Kauman dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi.
Hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan, menemukan bahwa, praktik parkir insidentil di Kota Semarang masih terdapat penyimpangan dalam hal tarif dan pelayanan parkir sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, implementasi pengawasan parkir insidentil oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang belum maksimal. Kurangnya pengawasan tersebut ketidaktegasan terhadap penyimpangan serta menormalisasi penyimpangan yang terjadi, seperti terhadap juru parkir yang tidak berizin dan kurangnya fasilitas karcis.