Pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah di lingkungan Pemerintah Daerah adalah hal yang sangat penting. Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI mengamanatkan fungsi Ombudsman RI yaitu mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah pada Kota Semarang menjadi hal yang penting, guna meningkatkan pelayanan publik di Kota Semarang yang masih tergolong rendah daripada Kabupaten atau Kota yang lain di wilayah Jawa Tengah. Maka dari itu, perlu di analisis bagaimana pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah terhadap Lembaga Pelyanan Publik Kota Semarang dan Implikasinya terhadap terwujudnya good governance pada pelayanan publik.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau field reseacrh yang dilaksanakan langsung di lapangan dengan menggunakan pendekatan non doktrinal atau yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri bahan hukum (primer, sekunder, tersier). Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi yang disajikan secara deskriptif analisis.
Temuan pada penelitian ini bahwa pengawasan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah pada beberapa lembaga pelayanan publik Kota Semarang meliputi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Kecamatan Ngaliyan Dan lembaga pendidikan SMAN 3 Kota Semarang. Pengawasan pada lembaga-lembaga tersebut memiliki pengawasan yang berbeda-beda tergantung peraturan dan permasalahan apa yang ada di lembaga tersebut. Pengawasan pada DPM-PTSP Kota Semarang yang pernah dilakukan adalah penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik dan pemeriksaan laporan berdasarkan laporan masyarakat. Pengawasan pada Disdukcapil Kota Semarang yang pernah dilakukan adalah penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik. Pengawasan pada Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang pernah dilakukan adalah kajian cepat Ombudsman sebagai upaya pencegahan maladministrasi. Pengawasan pada lembaga pendidikan SMAN 3 Kota Semarang yang pernah dilakukan adalah pemeriksaan berdasarkan laporan masyarakat. Implikasi Setelah dilakukan pengawasan oleh Ombudsman telah memberikan dampak dalam terwujudnya prinsip-prinsip good governance yaitu prinsip partisipasi masyarakat, efektifitas, efisien, transparansi, profesionalisme dan kompetensi dalam pelayanan publik.