Kejahatan pada dewasa ini sering terjadi di lingkungan masyarakat. Hukuman penjara melalui sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi salah satu solusi untuk memberikan efek jera dan menjadikan narapidana pribadi yang lebih baik agar tidak mengulangi kejahatan ketika sudah bebas. Namun faktanya, narapidana sering mendapatkan pandangan negatif dan mendapatkan perlakuan kasar dari petugas Lapas serta perlindungan hak nya belum terpenuhi. Oleh karena itu, rumusan masalah yang disajikan dalam penelitian ini berpacu pada hak narapidana selama menjalani pembinaan di Lapas yang dimana dalam rumusannya ialah 1. Bagaimana pemenuhan hak narapidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, 2. Apa faktor penghambat selama pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat non-doktrinal. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data sekunder dari buku, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan. Adapun analisis data berupa hukum Das sen (Law in Books) yang dihubungkan dengan fakta lapangan sebagai Das sen (Law in Action).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang terpenuhi sesuai pasal 9 dan pasal 10 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan melalui kegiatan pembinaan. Namun disamping itu ada faktor penghambat dalam memenuhi hak narapidana yaitu kelebihan kapasitas, kekurangan anggaran serta faktor masyarakat.