Hukuman mati diatur dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis hukuman ini benar-benar istimewa sebagai upaya terakhir untuk melindungi masyarakat. Meskipun dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup, hak ini dianggap sebagai hak yang paling fundamental dan tidak dapat dilanggar, dikurangi, atau dibatasi dalam keadaan apa pun, termasuk dalam situasi darurat, perang, atau saat seseorang menjadi narapidana. Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, serta penjatuhan pidana mati dianggap mengambil hak hidup seseorang. Penjatuhan hukuman mati tidak sejalan lagi dengan perkembangan HAM. Beberapa kalangan yang tidak menerima adanya pidana mati, karena tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam hak asasi manusia.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana ketentuan pengaturan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP,2. Bagaimana Hukuman mati menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dalam perspektif hak asasi manusia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam KUHP baru tidak menjadi pidana pokok sebagaimana dalam KUHP lama dan beralih menjadi pidana alternatif. Terpidana mati dalam KUHP baru akan menjalani masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dan apabila selama masa percobaan terpidana terbukti berbuat baik pidana diubah menjadi penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.