Problematika parkir kendaraan bermotor merupakan sebuah problem yang kompleks setiap daerah. Problem tersebut meliputi lahan, juru parkir, hingga tarif parkir. Berbagai peraturan daerah dibuat oleh setiap wilayah demi penyelenggaraan parkir kendaaraan bermotor berlangsung sesuai dengan SOP. Namun fakta lapangan adanya ketidaksesuaian dari implementasi tersebut yang berujung pada permasalahan dalam pengelolaanya dan berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Rumusan permasalahan pada penelitian ini yaitu pertama bagaimana implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Khusus Parkir, dan kedua bagaimana implikasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Khusus Parkir terhadap penerimaan Pendapat Asli Daerah Kota Semarang Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian Yuridis Empiris adalah merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Hasil penelitian ini menujukan bahwa yang pertama, implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tarif Khusus Retribusi Parkir tersebut berjalan dengan baik, namun ada beberapa hal yang perlu ditindaklajuti oleh penangungjawab instansi yang berwenang mulai adanya mafia juru parkir, juru parkir liar, penyetoran hasil, hingga perizinan lahan parkir di lokasi tertentu. Kedua, terkait implikasi hasil dari retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang menunjukan kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Badan Pendapatan Daerah Semarang terus melakukan optimalisasi terhadap pendapatan pendapatan yang berpotensi bisa meningkatkan arah gerak pembangunan Kota Semarang yang lebih baik dengan meningkatkan pendapatan daerah.