Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diputus hubungan kerjanya ditengah masa perjanjian kerjanya berhak mendapat ganti rugi sisa PKWT dan kompensasi, akan tetapi dalam perselisihan dalam Putusan PHI Nomor : 47/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Smg, pihak pengusaha telah mengabaikan hak-hak pekerja tersebut . Maka dari itu perlunya upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam hal ini pekerja PKWT yang diputus hubungan kerjanya oleh salah satu pihak tanpa diberikan uang ganti rugi sisa PKWT dan kompensasi. Adapun pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan perlindungan hak pekerja PKWT yang di PHK serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara perselisihan hubungan Industrial “Putusan PHI Nomor : 47/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Smg”.
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berjenis studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif yaitu melalui pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam pengempulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara yang kemudian dianalisis secara deskriptif analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT yang di PHK saat masa kerjanya dapat melakukan upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan terakhir dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan Industrial sebagaiman disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 . Dalam melakukan pertimbangannya, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti mengenai adanya pemutusan hubungan kerja kemudian memunculkan fakta-fakta dipersidangan dan selanjutnya melakukan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga tujuan pertimbangan hakim mengenai kemanfaatan, kepastian hukum, dan filosofis sudah diwujudkan