Keadilan substantif sulit diimplementasikan karena sulit diukur dan tidak ada standar baku yang dapat menentukan konsep tersebut. Keadilan substantif bersifat relatif atau nisbi karena dipengaruhi oleh pandangan subyektif. Oleh karena itu, permasalahan dalam skripsi ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan
pidana dan bagaimana keadilan substantif dalam tindak pidana asusila anak kepada anak di Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan terdiri dari sumber sekunder, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg, didukung dengan wawancara hakim Pengadilan Negeri Semarang,
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Data diproses melalui metode analisis deskriptif
kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Hakim dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg, mengacu pada teori Rusli dan Sudarto
untuk mempertimbangkan aspek yuridis, non-yuridis, filosofis, dan sosiologis. Sebagai hasilnya, terdakwa dijatuhi hukuman lima tahun
penjara berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sementara anak pelaku diberikan
hukuman pelatihan kerja selama enam bulan di Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor Demak untuk memperbaiki perilakunya.
Putusan ini dinilai adil dan memperhitungkan keadilan substantif bagi anak pelaku dan korban, dengan memenuhi kriteria objektif, jujur, imparsial, dan rasional menurut Luthan dan Syamsudin berdasarkan fakta persidangan. Hukuman penjara lima tahun adalah yang paling rendah sesuai undang-undang, mempertimbangkan hak anak untuk memperbaiki diri.