Berangkat dari adanya fenomena perubahan iklim yang mendesak untuk ditangani, maka lahirlah skema REDD+ di Katingan Mentaya Project yang merupakan sebuah mekanisme pemberian insentif dengan bentuk pembagian keuntungan bagi para pelaku pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi
hutan, konservasi, dan peningkatan cadangan karbon hutan. Namun dalam praktiknya skema REDD+ ini menimbulkan permasalahan bagi masyarakat adat di sekitar proyek tersebut, seperti kebakaran hutan dan perampasan hak milih tanah adat. Oleh karena itu rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini berpacu
pada perlindungan dan kepastian hukum dengan adanya kebijakan baru yang dapat mengakomodir hak-hak masyarakat adat. Dimana
rumusan masalahnya ialah bagaimana penerapan program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat adat di wilayah Katingan Mentaya Project melalui penerapan program FCPF Carbon Fund. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan/dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif sehingga hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian naratif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan REDD+ di wilayah Katingan Mentaya Project bertentang dengan Kesepakatan Paris 2015, Pasal 10 UNDRIP (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) dan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu perlunya penerapan Program FCPF Carbon Fund sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakat adat di wilayah Katingan Mentaya Project.