Terbitnya undang-undang desa menjadi harapan baru bagi setiap desa, agar tercapainya pembangunan yang merata, maka diperlukan dana desa untuk setiap desa yang ada di Indonesia. Dalam Rencana Anggaran Dana Desa terdapat SiLPA, SiLPA merupakan sisa anggaran yang tidak digunakan pada tahun anggaran tertentu dan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, namun pengelolaan SiLPA terdapat penyalahgunaan oleh pemerintah desa di desa Perhentian Sungkai.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perangkat desa dan BPD Desa Perhentian Sungkai. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang divalidasi dengan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data dilakukan secara deskriftif, kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.
Hasil penelitian ini memberikan dua kesimpulan Pertama, Ditemukan permasalahan Dalam penyusunan dan pengelolaan SiLPA Dana Desa di Desa Perhentian Sungkai oleh Kepala Desa Perhentian Sungkai pada tahun 2019 yang tidak sesuai dengan pengelolaan keuangan desa. Kedua, ditemukan proses penyelesaian dan tanggungjawab oleh pemerintah desa dengan mengembalikan uang ke rekening Desa Perhentian Sungkai.