Akad pada hukum islam telah memiliki ketentuan khusus baik syarat maupun rukun. Namun pada akad yang terjadi di Gunung Prau berkaitan dengan sewa porter (tenaga pengangkut) terjadi sebuah ikrah (paksaan) yang dilakukan oleh porter kepada wisatawan yang menyewa. Penelitian ini mengkaji proses tersebut dilihat dari perspektif hukum islam. Apakah sesuai ketentuan yang ditetapkan atau tidak sesuai. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian: 1) bagaimana teknis jasa porter yang terjadi di Gunung Prau Dieng Wonosobo? Dan 2) bagaimana praktik porter di Gunung Prau Dieng Wonosobo ditnjau dari unsur ikrah (paksaan) pada akad ijarah?. Permasalahan itu dibahas melalui studi deskriptif lapangan dengan sumber data wisatawan dan porter di Gunung Prau Dieng Wonosobo. Data dikumpulkan melalui wawancara bebas, observasi, dan dokumentasi.
Studi ini menunjukkan bahwa: 1) Jasa porter di Gunung Prau Wonosobo menawarkan jasa angkut barang baik hany auntuk naik saj, maupun naik turun. Porter menawarkan dengan berbagai cara agar dapat konsumen (pendaki) yang menggunakan jasanya. Pada prakteknya porter tidak menyebutkan apa saja layanan jasanya beserta dengan upah yang harus dibayarkan oleh pendaki yang menggunakan jasanya; 2) Praktik jasa porter di gunung Prau Wonosobo tidak mememuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan hukum muamalah. Dikarenakan porter tidak menyebutkan harga dan meminta persetujuan pendaki melainkan menyebutkan harga yang melebihi harga biasanya Ketika telah menyelesaikan pekerjaan. Kemudian akad juga dianggap tidak dapat dilanjut karena terdapat unsur pemaksaan (ikrah).
Kata Kunci : Ikrah, Akad Ijarah, Praktik Jasa Porter

ABSTRACT:
Contracts in Islamic law have special provisions, both terms and conditions. However, in the contract that took place on Mount Prau regarding the rental of porters (carriers), something happened ugly (coercion) carried out by porters on tourists who rent them. This research examines this process from the perspective of Islamic law. Does it comply with the stipulated provisions or does it not comply? This research was conducted to answer the research questions: 1) what is the technical nature of porter services at Mount Prau Dieng Wonosobo? And 2) how are the practices of porters at Mount Prau Dieng Wonosobo assessed from the element of ikrah (coercion) in the ijarah contract? This problem was discussed through a descriptive field study with data sources from tourists and porters on Mount Prau Dieng Wonosobo. Data was collected through free interviews, observation and documentation.
This study shows that: 1) The porter service on Mount Prau Wonosobo offers goods transport services both for going up and down. Porter offers various ways for consumers (climbers) to use his services. In practice, porters do not mention what their services are and the wages that must be paid by climbers who use their services; 2) The practice of porter services on Mount Prau Wonosobo does not meet the requirements specified in the muamalah legal provisions. Because the porter did not mention the price and ask for the climber's approval but instead stated a price that exceeded the usual price when he had completed the work. Then the contract is also considered unable to continue because there is an element of coercion (ikrah).