Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki beberapa hak yang dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu seperti hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak lainnya. Dalam implementasinya ternyata masih terdapat hak pendidikan yang belum dipenuhi terhadap satu anak binaan. Sehingga muncul penelitian ini yang membahas beberapa persoalan, diantaranya bagaimana implementasi Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak binaan di LPKA Kelas I Kutoarjo dan kendala petugas LPKA Kelas I Kutoarjo untuk memenuhi hak-hak anak binaan.
Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum empiris yang dilakukan di LPKA Kelas I Kutoarjo, Kabupaten Purworejo dengan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris.
Hasil penelitian ini dijelaskan menjadi dua kesimpulan, yang pertama menjelaskan bahwa implementasi hak-hak anak binaan ataupun hak-hak anak tahanan telah diberikan hak-hak nya sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga LPKA Kelas I Kutoarjo melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada. LPKA Kelas I Kutoarjo memberikan hak-hak terhadap anak tahanan dan anak binaan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mulai dari hak pendidikan, hak kesehatan, hak perlindungan diskriminasi, hak kesamaan, dan hak kehidupan pribadi. Kedua, tetapi dalam faktanya terdapat ketidaksempurnaan atau belum maksimalnya pemenuhan hak-hak tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yaitu dalam segi pendidikan, kesehatan, dan dalam segi pemenuhan hak pengurangan masa pidana, hal ini disebabkan karena pihak internal (petugas LPKA Kelas I Kutoarjo) dan pihak eksternal (orang tua/wali anak binaan).