Belum efektifnya penjatuhan vonis hakim pada perkara narkotika, utamanya dalam penjatuhan vonis rehabilitasi yang disebut dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjadi dasar dibentuknya tim khusus yang dinamakan Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka. Berdasarkan data pelaksanaan TAT di BNNP Jateng, menunjukkan bahwa terdapat 97 kasus yang ditangani TAT di tahun 2021, 118 kasus di tahun 2022 dan di tahun 2023 sejumlah 218 kasus. Karena hasil rekomendasi yang diberikan oleh TAT akan berdampak pada penentuan hajat seseorang apakah akan dijatuhi hukuman atau direhabilitasi. Oleh karena itu, perlu adanya kejelasan mengenai analisis pertimbangan yang digunakan oleh TAT dalam menentukan pilihan antara pemberian hukuman atau rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (BNNP Jateng).
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris atau non-doktrinal. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan sekretariat TAT BNNP Jateng yang secara langsung bertanggungjawab atas pelaksanaan asesmen terhadap pecandu narkotika. Data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, serta kamus hukum. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yakni dengan mendeskripsikan serta menganalisis dari peristiwa yang terjadi dilapangan mengenai penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.
Hasil dari penelitian ini memberikan dua kesimpulan. Pertama, mengenai pembentukan TAT dalam proses penanganan kasus narkotika dibentuk melalui PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, sebagai bentuk respon dalam penanganan kasus narkotika. Kedua, pertimbangan yang digunakan oleh TAT memiliki beberapa kriteria yang digunakan baik dari tim hukum dan juga tim dokter/medis yang kemudian disepakatkan/ penyamaan persepsi dari hasil kedua tim melalui case conferences yang dipimpin oleh kepala BNN dan dihadiri oleh seluruh anggota dari tim asesmen. Sifat dari hasil rekomendasi yang diberikan adalah tidak mengikat, namun dapat digunakan sebagai kelengkapan berkas perkara.