Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem politik demokratis. Dimana rakyat memiliki kedudukan tertinggi dalam sebuah tatanan konstitusi. Manifestasi negara demokratis adalah dengan melakukan pemilihan umum (pemilu) untuk mengisi kekuasaan. Sayangnya sebuah sistem pasti memiliki kekurangan, terbukti dengan adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu. Salah satu yang menjadi hambatan dari pada pemilu ini adalah seorang kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye.
Studi ini merupakan penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan non-doktrinal. Penggunaan wawancara menjadi teknik dalam pengumpulan data primer, yang dianggap sebagai sumber data yang valid. Selain itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beragam materi hukum, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Pendekatan analisis kualitatif digunakan sebagai metode untuk merumuskan hasil penelitian yang komprehensif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa putusan pidana yang dijatuhkab oleh Pengadilan Negeri Pemalang terhadap Terdakwa Suharti telah sesuai dengan pertimbangan berdasarkan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Dalam putusan ini juga mempertimbangkan teori pemidanaan yaitu teori relatif yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi terdakwa sehingga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari dan melahirkan pesan edukatif bagi masyarakat.