Kesadaran masyarakat melakukan penyelesaian sengketa tanah di Kantor ATR/BPN Kabupaten Kendal cukup rendah, dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara penyelesaian sengketa tanah di Kantor ATR/BPN. Sehingga, masih banyak masyarakat yang menyelesaikan sengketa tanah langsung melalui pengadilan (litigasi). Oleh karenanya, keberadaan kantor ATR/BPN Kabupaten Kendal perlu dipopulerkan karena mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi. Hal itu sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria No.21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian kasus pertanahan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris, dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan diperoleh dari lapangan berupa data primer yaitu hasil Wawancara dengan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa,Konflik dan perkara pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dan dan data sekunder yaitu studi dokumen dari beberapa buku-buku literatur serta Peraturan perudang-undangan yang terkait.
Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan yaitu proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang dilaksanakan di Kantor ATR/BPN Kabupaten Kendal sudah memberikan hasil yang baik dan optimal sesuai dengan Permen Agraria No.21 Tahun 2020. Peran mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah juga sudah sesuai dengan prosedur, namun dalam hal ini terdapat beberapa penghambat dalam proses penyelesaian sengketa tanah. Hambatan yang dihadapi mediator Kantor ATR/BPN Kendal dalam menyelesaikan sengketa tanah diantaranya: 1) Banyaknya jumlah pelayanan yang ada di Badan Pertanahan Kendal 2) Banyaknya jumlah pelayanan 3) Kurangnya pemahaman Masyarakat terkait Penyelesaian Sengketa Tanah 4) Kurangnya pemahaman Masyarakat terkait Penyelesaian Sengketa Tanah di BPN Kendal