ABSTRAK
Sertifikasi halal yang seharusnya dapat diterapkan dengan baik dan cepat memiliki kekurangan tersendiri di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, karena kurang patuhnya pelaku usaha di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Tidak adanya Lembaga Pemeriksa Halal yang ada di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Implementasi Pasal 4a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Umkm Dan Lembaga Pemeriksa Halal Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang? 2. Bagaimana Kendala dan Solusi Implementasi Pasal 4a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Umkm Dan Lembaga Pemeriksa Halal Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan normatif empiris. Jadi, penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji menentukan hukum yang berlaku serta mengamati dan mengumpulkan data dari situasi nyata di masyarakat. Subjek penelitian adalah pelaku usaha, sementara objek penelitiannya adalah pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal.
Hasil penelitian ini menjelaskan Implementasi undang-undang tersebut telah terlaksana. Meskipun kewajiban sertifikasi halal telah ditetapkan, masih ada pelaku UMKM makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal, Salah satu penyebab rendahnya implementasi adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM tentang sertifikasi halal. Keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi mengenai prosedur sertifikasi halal menjadi faktor lain dalam rendahnya implementasi. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang yaitu dengan mengadakan sosisalisasi sertifikasi halal bagi pengusaha mikro dan memfasilitasi pembuatan sertifikat halal gratis bagi pelaku UMKM yang mengikuti program Pelatihan Digitalisasi, Manajemen, hingga kemasan kepada pelaku UMKM. Tidak adanya lembaga pemeriksa halal di kabupaten pemalang yang menjadikan kurangnya sosialisasi terhadap UMKM di kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.