Ketentuan mengenai larangan pencantuman klausula eksonerasi diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, meskipun ada peraturan tersebut, klausula eksonerasi masih banyak ditemukan pada karcis parkir di Kota Semarang. Hal tersebut mengakibatkan konsumen berada di posisi yang sangat lemah, dengan semua kehilangan, kerusakan dan kerugian harus ditanggung oleh konsumen, meskipun penyebab kesalahannya dari kelalaian atau kurang profesionalnya manajemen pengelola parkir. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir kendaraan di Kota Semarang serta bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir atas adanya klausula eksonerasi tersebut.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) atau yang bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak pengelola parkir dan pengguna parkir. Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan dengan langkah-langkah berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, bahwa keabsahan klausula eksonerasi menurut Pasal 18 ayat (3) UUPK adalah batal demi hukum. Selain itu, sebagai suatu perjanjian parkir tidak memenuhi unsur kesepakatan sebagai salah satu syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan melanggar asas kebebasan berkontrak sehingga perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Kedua, bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir atas pencantuman klausula eksonerasi tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK dan PERDA Nomor 2
Tahun 2004 tentang Penyelenggara Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Penitipan Motor Pinggir Kali Semarang Indah tidak bertanggungjawab memberikan ganti rugi jika terjadi kehilangan kendaraan; di GOR Jatidiri pihak pengelola parkir akan tetap memberikan ganti rugi senilai harga kendaraan bekas tersebut di pasaran; kemudian di Pantai Tirang pihak pengelola parkir juga tetap memberikan ganti rugi kehilangan sebesar 50% dari harga kendaraan.