Penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum seharusnya menggambarkan keadilan yang dimana harus didukung dengan adanya bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dengan keyakinan hakim bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan bukan suatu tindak pidana maupun dengan adanya keadaan-keadaan khusus sehingga terdakwa dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Penelitian ini membahas pejantuhan putusan lepas dari segala tuntutan oleh hakim yaitu Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr, mengenai penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada tidak pidana pemilu. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu tinjauan putusan Pengadilan Negeri Ungaran terhadap perkara Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr dan landasan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian theorical normative berdasarkan pada perundang-undangan serta asas yang berlaku. Data primer penelitian ini berupa Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr dan wawancara secara langsung dengan 2 (dua) orang saksi yang terdapat dalam putusan tersebut. Data sekunder penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KUHAP, dan KUHP.
Hasil penelitian ini memberikan dua kesimpulan, pertama adanya pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum yaitu perbuatan para Terdakwa seharusnya diatur dan diancam pidana Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan masing-masing denda Rp 2.500.000,00 subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan. Kedua, landasan hukum hakim putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr tidak mencerminkan adanya klausula yang ditentukan KUHP Pasal 44,48, 49, 50, dan 51. Maka, putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr merupakan putusan yang cacat hukum formil dikarenakan hakim telah mempertimbangkan petita yang tidak terdapat dalam fakta hukum yang sebenarnya dan tidak dimohonkan dalam putusan pertama Jaksa Penuntut Umum. Seharusnya Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dengan dakwaan penuntut umum.