SEMA Nomor 7 Tahun 1985 merupakan pedoman hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan, kegiatan yang seharusnya ditujukan untuk menjamin pelaksanaan putusan dan terpenuhinya hak-hak narapidana agar terciptanya keadilan. Tidak adanya sanksi bagi hakim pengawas dan pengamat mengakibatkan pelaksanaannya menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil efektivitas, kendala, serta solusi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan.
Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Batang dan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Batang menggunakan metode yuridis-empiris yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi
Hasil penelitian ini menemukan pertama, efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengamatan masih belum efektif, hal ini disebabkan oleh faktor aturan yang sudah tidak relevan, faktor hakim pengawas dan pengamat, faktor fasilitas yang kurang menunjang kegiatan pengawasan dan pengamatan, faktor masyarakat terkait stigma masyarakat terhadap narapidana, dan faktor budaya yaitu masih terdapat diskrepansi antara aturan dan pelaksanaan. Kedua, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala antara lain kesibukan hakim, aturan yang sudah usang, dan kurangnya fasilitas yang menunjang. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan membebastugaskan hakim dari tugasnya, membuat aturan baru terkait pelaksanaan pengawasan dan pengamatan, dan memberikan fasilitas anggaran.