Pada dasarnya setiap orang memiliki kebebasan memilih untuk memilih pasangan dalam melangsungkan pernikahan. Islam menghendaki perkawinan dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak agar dibangun di atas landasan yang kokoh. Namun, realita di lapangan banyak kasus pemaksaan perkawianan berlandaskan pada ketakutan akan perzinaan. Sehingga penelitian ini ingin merumuskan tentang 1) Bagaimana praktik perkawinan paksa yang dilakukan Di Desa Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. 2) Bagaimana pemaksaan perkawinan dalam perspektif Maqasid Syariah. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu para tokoh masyarakat dan perangkat desa di Desa Plelen, Gringsing, sepakat bahwa perkawinan paksa dianggap sah, namun hanya jika dilakukan atas persetujuan dari pihak yang terlibat. Hal ini menyebabkan penggrebekan dan perkawinan paksa menjadi hal umum di desa tersebut, dengan alasan mencegah konsekuensi negatif seperti kehamilan di luar nikah. Aturan penggrebekan telah disepakati antara warga dan pemerintah desa, yang menetapkan jam malam untuk setiap tamu yang berkunjung. Pelanggaran terhadap aturan ini akan mengakibatkan penggrebekan oleh pihak desa dan warga setempat. Bahwa dalam perspektif maqasid Syariah memandang bahwa lima unsur yang dipelihara yakni: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari ke lima unsur tersebut tinjauan hukum islam terhadap pemaksaan perkawinan unsur pokok yaitu hifz al-nasl yang berarti menjaga keturunan yang mana dalam hifz al-nasl menjelaskan dalam peringkat pertama daruriyah yang disyariatkan nikah dan dilarang untuk berzina terutama pada poin Memelihara keturunan ditinjau dari kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga yaitu: Memelihara keturunan pada peringkat dlaruriyat, seperti disyariatkanya menikah dan dilarangnya berzina, apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan. Memelihara keturunan pada peringkat hajiyat, seperti ditetapkanya menyebut mahar bagi suami ketika melangsungkan akad nikah dan diberikanya hak talak kepadanya. Bila penyebutan itu tidak dilakukan maka akan mempersulit suami, karena diharuskan membayar mahar. Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat, seperti disyariatkanya khitbah(peminangan) dan walimah(respsi) dalam pernikahan, hal ini dilakukan untuk melengkapi acara pernikahan, bila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit.