Gugatan perceraian dapat terjadi akibat adanya suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dalam rumah tangga. Faktor penyebab perceraian cenderung disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas dan waktu bersama, berubah pola komunikasi, serta faktor usia dalam membina rumah tangga. Perceraian karena konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh masalah ekonomi pada saat pandemi COVID-19 tahun 2021 merupakan sesuatu yang saling berhubungan. Hal tersebut karena banyak suami terkena pemutusan hungan kerja (PHK), sehingga berdampak pada sektor perekonomian keluarga. Kondisi ini akan memicu stress dan emosi pada pihak suami karena memikirkan biaya hidup sehari-hari.
Adapun tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui faktor penyebab tingginya angka cerai gugat pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal. (2) untuk menguraikan proses penyelesaian perkara dan pendapat hakim dalam mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai untuk memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Slawi pada tahun 2021.
Metodologi yang digunakan (1) pendekatan yang digunakan adalah normatif: yuridis sosiologis dan empiris: kualitatif. (2) sampel penelitian: hakim pengadilan, panitera pengadilan dan data-data yang didapat di Pengadilan Agama Slawi. Dengan teknik pengumpulan data wawancara. (3) teknik analisis yang digunakan deskriptif normatif.
Hasil penelitian menunjukan Pertama, Faktor-faktor pendominasi yang mempengaruhi tingginya perkara cerai gugat di PA Slawi pada masa pandemi Covid-19 ialah faktor ekonomi, faktor karena meninggalkan salah satu pihak, faktor karena pertengkaran, faktor karena KDRT, faktor karena zina atau perselingkuhan. Kedua, proses penyelesaian perkara cerai gugat di PA Slawi pada masa pendemi Covid-19 tetap sesuai aturan pengadilan yaitu pada pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu tetap dihadapan meja sidang dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat yaitu hakim harus melihat dasar hukum yang sesuai dari Undang-Undang, KHI, Dalil, Yurisprudensi dan sebagainya. Seperti Yurisprudensi MA RI No. 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI.