Penelitian ini mengkaji kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam pandangan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah memahami ketentuan hukum yang mengatur kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam kedua sistem hukum tersebut serta menganalisis kesamaan dan perbedaannya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah anak setelah perceraian serta implikasi praktis dan sosial dari penerapan dua sistem hukum ini.
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melibatkan kajian literatur dan analisis dokumen hukum yang relevan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk Al-Qur'an, Hadist, peraturan perundang-undang di Indonesia.
Hasil analisa peneliti menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan Indonesia memiliki tujuan yang sama dalam menjamin kesejahteraan anak, meskipun terdapat perbedaan dalam sumber hukum, prosedur penetapan nafkah, serta mekanisme penegakan hukum. Hukum Islam lebih mengandalkan kesadaran moral dan religius individu, sementara peraturan perundang-undangan Indonesia memberikan kepastian hukum melalui proses formal di Pengadilan Agama. Tantangan dalam penerapan kewajiban nafkah dari kedua sistem hukum ini mencakup aspek budaya, keterbatasan sumber daya, serta pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten.