Muhammadiyah memiliki posisi penting pada penyatuan kalender hijriah karena belum menerima kriteria batas minimum terlihat hilāl dari mata perukyah (imkān ar-rukyah). Ketidakhadiran pimpinan pusat dalam sidang Iṡbāt merupakan wujud kekecewaan Muhammadiyah terhadap penyelenggaraan sidang yang belum dapat mengakomodir semua aspirasi. Perbedaan hasil keputusan dalam beberapa kasus awal bulan merupakan wujud berbedanya kriteria yang digunakan oleh Muhammadiyah dengan pemerintah serta ormas yang beraliansi. Penerapan kriteria wujūd al-hilāl dianggap sebagai inisiasi atas permasalahan hasil rukyah yang semakin rawan serta ketidakpastian terhadap kalender hijriah yang dibentuk oleh penempatan fungsi rukyah yang dianggap kurang tepat. Pangkal dari dua aspek pernyataaan sebelumnya memunculkan anggapan unifikasi kalender belum bisa dijalankan apabila kriteria belum terbangun secara matang, efektivitas dari kriteria yang dipergunakan untuk semua bulan (penggunaan kriteria yang konsisten) serta kesan atas kriteria yang tidak beraliansi pada satu metode. Dinamika tersebut memunculkan materi pembahasan dalam penelitian ini : 1) Bagaimanakah analisa terhadap sikap PP. Muhammadiyah dalam penyatuan kalender hijriah?, 2) Apakah aspek yang perlu dievaluasi dalam membangun kriteria penentuan awal bulan dalam kalender hijriah yang proporsional menurut Muhammadiyah?
Problema di atas memunculkan anggapan pentingnya membangun kriteria yang dapat mempersatukan semua golongan. Berdasarkan dari sikap Muhammadiyah terhadap unifikasi kalender hijriah, peneliti mengusung studi kepustakaan jenis kualitatif yang berdasarkan pada metode pengumpulan data dokumentasi dan wawancara untuk mengupas secara eksplisit pembacaan sikap dari Muhammadiyah. Analisa deskriptif dibangun dari data wawancara serta beberapa tulisan maupun karya tulis tokoh Muhammadiyah. Membandingkan dengan argumen serta tanggapan dari pihak eksternal organisasi, diharapkan dapat mengantarkan pada pembacaan proporsional terhadap sikap belum diterima imkān ar-rukyah sebagai kriteria tunggal dalam kalender hijriah di Indonesia. Penelitian ini akan memunculkan dua hal penting, yaitu: Pertama, sikap Muhammadiyah merupakan langkah persuasif untuk membangun kematangan kriteria dalam gagasan kalender hijriah yang bersatu. Kedua, ada beberapa aspek (berkaitan dengan materi serta penggunaan kriteria) berhulu pada reposisi rukyah maupun ḥisāb dalam partisipasi terhadap perumusan kriteria penentuan awal bulan dalam kalender hijriah yang bersatu.